detikNews

Adili Sengketa Pilkada, MK Mulai Diterpa Isu Permainan Perkara

Hakim konstitusi Anwar Usman meminta seluruh pihak menjaga marwah MK dalam perkara pilkada.

Selasa, 12 Jan 2016 15:34 WIB

detikNews

MK Sidangkan 51 Sengketa Pilkada Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang pendahuluan sengketa Pilkada serentak. Sebanyak 51 perkara akan disidangkan Kamis (7/1) hari ini.

Kamis, 07 Jan 2016 09:11 WIB

detikNews

KPK-MK Desak MA Bikin Aturan Main Praperadilan

KPK juga mengusulkan agar dalam pertemuannya dengan MA bisa memberi batas kejelasan perihal pengajuan praperadilan.

Rabu, 06 Jan 2016 16:07 WIB

detikNews

Petaka Akil Mochtar, Ketua MK: Saya Hampir Mau Resign Waktu Itu

"Kasus 2013 kami sangat terpuruk dan menjadikan kami trauma, " kata Arief Hidayat.

Rabu, 06 Jan 2016 12:14 WIB

detikNews

Temui Pimpinan MK, Agus Diskusikan Banjir Kasus Praperadilan ke KPK

MK mengabulkan permohonan praperadilan terhadap penetapan status tersangka asalkah 2 alat bukti tidak terpenuhi.

Rabu, 06 Jan 2016 10:21 WIB

detikNews

Pejabat Lapor Sendiri Jika Merasa Terhina, MK: Dulu Tuan, Sekarang Abdi

Kini, pejabat harus melapor sendiri jika merasa terhina, tak boleh diwakilkan.

Jumat, 11 Des 2015 09:19 WIB

detikNews

MK: Merasa Terhina, Pejabat Harus Melaporkan Sendiri ke Polisi

MK memutuskan jika pejabat merasa terhina, ia harus melaporkan sendiri kasus tersebut ke polisi.

Kamis, 10 Des 2015 16:15 WIB

detikNews

Ketika Masyarakat Hutan Dipidana karena Mengambil Manfaat Hutan

Dengan adanya putusan ini, maka masyarakat yang hidup di kawasan hutan tak dipidana karena mengambil hasil alam. 

Kamis, 10 Des 2015 15:01 WIB

detikNews

MK Putuskan Warga Kawasan Hutan yang Mengambil Hasil Alam Tak Bisa Dibui

Masyarakat yang hidup di kawasan hutan tak bisa dipidana karena menebang pohon yang mereka anggap berada di kebun yang mereka buat.

Kamis, 10 Des 2015 14:27 WIB

detikNews

Ini Daftar Paslon Bertarung di Pilkada Serentak di Jatim

Pilkada digelar serentak di 19 kabupaten dan kota di Jatim. Rakyat di daerah pesta demokrasi untuk memilih calon pemimpin selama 5 tahun ke depan (2015-2020).

Selasa, 08 Des 2015 08:27 WIB