Imparsial menilai, sejak 13 tahun reformasi bergulir, belum terlihat betul reformasi yang ada di tubuh Polri. Utamanya, pascapemisahan peran dan fungsi TNI-Polri sesuai amanat Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri.

Undang-undang intelijen berpotensi memberi kekuasaan tak terbatas bagi intelijen TNI, Polri dan Kejaksaan untuk bertindak. Lewat UU ini, aparat keamanan diduga ingin kembali mengatur segi-segi kehidupan masyarakat. Seperti zaman orde baru dulu.

Akademisi perempuan FISIP UI berperan besar mewacanakan dan memperjuangkan kebijakan afirmasi untuk perempuan. Optimisme pasca-Pemilu 2004, berubah jadi keraguan setelah melihat profil perempuan parlemen hasil Pemilu 2009.

Seorang anggota Polres Sumenep, Dandi Purwanto berpangkat Brigadir dicopot. Pemecatan ini merupakan akumulasi dari pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 2006 lalu.

Sudah 8 tahun gaji pejabat negara tidak mengalami kenaikan. Karena itu kajian kenaikan gaji pejabat terus digodok untuk direalisasikan.

Pemerintah kini tengah menggodok Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang rencana aksi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres yang sudah mendekati penyelesaian ini akan menitikberatkan pada pencegahan korupsi.

Layaknya penyakit menular, maka Indonesia adalah salah satu calon pasien yang terlalu mudah ketularan penyakit. Entah waktu kecil bangsa ini tidak diberi suntikan "imunisasi" yang setidaknya bisa membentengi dan memberi kekebalan tubuh rakyatnya.

Pemerintah belum bisa memastikan apakah kenaikan gaji 8.000 pejabat negara di tahun ini akan disetujui presiden. Sampai saat ini rencana kenaikan gaji pejabat negara masih dalam proses.

Mabes Polri menilai keberadaan anggota TNI AD pada acara Kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, hari Sabtu lalu telah sesuai prosedur. Pelibatan TNI adalah permintaan dari Polda setempat.

Kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara ditujukan untuk menghapuskan honorarium yang berbeda-beda supaya lebih konsisten dan sederhana.