Penghitungan kursi tahap kedua menimbulkan masalah. Karena MK tidak menghapus pasal kontroversial, maka putusan MA tentang kesalahan KPU menjabarkan pasal itu, masih berlaku. Terjadi ketidakpastian hukum. Tiga partai besar akan terus menyoal.

Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, dan PDIP mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menjalankan Keputusan Mahkamah Agung No 15P/HUM/2009 tentang penetapan kursi tahap kedua.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penghitungan tahap kedua sudah selesai. Terhadap pihak-pihak yang mendesak pelaksanaan putusan MA tersebut, KPU tidak akan menghiraukannya.

Desakan agar KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penghitungan kursi DPR tahap kedua kembali digaungkan. Namun KPU menegaskan tidak akan mengubah perolehan kursi tahap kedua yang telah ditetapkan.

Atas nama Partai Golkar, Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Hal ini terkait putusan MK yang menolak permohonan sengketa Pilpres. 

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) memberi ucapan selamat kepada pasangan pemenang Pilpres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Ucapan ini diungkapkan JK terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sengketa Pilpres yang diajukan Tim Mega-Prabowo dan Tim JK-Wiranto.

Kemenangan Zaenal Ma'arif di MA sebenarnya berkah bagi Indra J Piliang, caleg Golkar. Tapi apa lacur, KPU berkeyakinan bahwa keputusan KPU itu tidak berlaku surut sehingga harapan Indra menjadi wakil rakyat pun kandas.

Sikap KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dianggap belum memberikan ketegasan hukum. Kursi pemilu legislatif masih berpotensi dianulir dan kembali menjadi bahan rebutan.

Para caleg yang akan masuk parlemen jika putusan Mahkamah Agung (MA) dilaksanakan menuntut KPU segera merevisi peraturan yang dibuatnya setelah keluar putusan MA. Untuk mendorong KPU, para caleg ini membentuk koalisi konstitusi dan keadilan.

Ada 5 putusan MA yang menyangkut penetapan kursi di DPR dan DPRD. Kelima putusan itu kontan membuat KPU pontang-panting. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing putusan.