Kepala Daerah di Sumatera mendesak pemerintah pusat segera membangun jalan tol Trans Sumatera. Pengembangan tol ini tertunda karena menunggu turunnya Peraturan Presiden (Perpers).
Komisi VI DPR menolak memberi dana penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Hutama Karya guna pembangunan proyek tol Trans Sumatera. Hatta Rajasa meminta Dahlan Iskan rajin membahas dengan DPR.
Keputusan Komisi VI DPR menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 5 BUMN termasuk PT Hutama Karya berdampak pada diundurnya proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera.
Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta restu Komisi VI DPR mencairkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Hutama Karya untuk bangun Tol Trans Sumatera.