Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kritis. Indonesia Corruption Watch meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat payung hukum pengadilan para koruptor itu.

KPU telah menetapkan peraturan yang mewajibkan penyumbang dana kampanye di atas 20 juta untuk mencatumkan NPWP. Namun hal itu dinilai bertentangan dengan UU 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.

Aset milik KPU belum diaudit secara lengkap. Akibatnya, muncul item pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena sudah tersedia. Ini memicu peluang korupsi. KPU pun diminta melakukan audit aset.

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mulai hangat diperbincangkan. Bahkan, ada keinginan dari beberapa parpol mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kuota kaum perempuan 30% menjadi tidak serius dan tidak jelas manfaatnya. Ketentuan optional untuk mendudukkan mereka dalam kepengurusan partai. Tidak ada sanksi jika tidak terpenuhi.

Pendekar hukum yang juga anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution (ABN) bertemu tokoh senior PDIP Taufiq Kiemas (TK) di Singapura. Pertemuan berbuah isu panas. Mereka bicara Pemilu 2009?

Syarat pengajuan capres-cawapres dalam Undang-undang Pilpres yang baru disahkan dinilai bagus. Syarat itu akan membuat capres berkeringat dulu untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Wacana judicial review Undang-undang Pilpres yang baru disahkan DPR terus menggelinding. Partai Hanura paling depan mengajukan uji materi UU Pilpres.

UU Pilpres baru disahkan DPR. Wacana judicial review terhadap UU Pilpres pun berkembang. Namun, eks Ketua Pansus RUU Pilpres, Ferry Mursyidan Baldan, menanggapi adem ayem wacana itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin jumlah pasangan capres-cawapres yang akan maju dalam Pemilu 2009 tidak akan banyak. Maksimal hanya 4 pasangan.