Pro dan kontra soal rekomendasi yang dikeluarkan majelis eksaminasi Komnas HAM agar  kasus pembunuhan Munir dibuka kembali, terus berdatangan. Oleh kuasa hukum Muchdi Pr, majelis eksaminasi itu dianggap ilegal.

3 Orang dari Indonesian Corruption Watch melakukan tabur bunga di depan gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka mengenakan kain putih serta payung putih sebagai simbol matinya hati nurani hakim MA dalam memberantas korupsi.

Tak puas dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus penyerobotan tanah,  warga Kupang lapor ke Komisi Yudisial (KY). Mereka menduga adanya sejumlah kejanggalan di tingkat banding, termasuk dugaan adanya keterlibatan Makelar Kasus (Markus).

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Umar Zein, divonis penjara selama dua tahun di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU No 2 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Seorang hakim PN Kupang, terancam dipecat karena bertemu pihak berperkara. Sidang Majelis Kehormatan Hakim akan memberikan sanksi atas perbuatan hakim tersebut.

Mantan bos Bank Century Robert Tantular kalah dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Hukuman terhadap Robert ditambah satu tahun menjadi 5 tahun dari putusan sebelumnya di PN Jakarta Pusat 4 tahun penjara.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim di MA menjatuhkan hukuman tidak boleh bersidang kepada hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi, Aldhytia Kurniyansa selama 20 bulan. Dalam waktu 20 bulan, Aldhytia tidak menerima tunjangan renumerasi.

Pasca disahkannya Undang-undang Tipikor, MA pun bergerak cepat. Sejak dibuka pendaftaran, sudah ada 350 melamar sebagai calon hakim tipikor.

MA tidak sependapat jika pembentukan RPP dianggap sebagai upaya menghambat pemberantasan korupsi. MA menilai RPP penyadapan malah akan melancarkan pemberantasan korupsi

Aktor intelektual kasus demo anarkis ribuan pendukung pembentukan Protap GM. Chandra Panggabean divonis 8 tahun penjara di PN Medan, Senin (7/12/2009) sore. Usai persidangan, JPU dan penasehat hukum terdakwa langsung menyatakan banding.