Beberapa partai politik yang tak lolos verifikasi menggelar pertemuan guna menyikapi hasil keputusan KPU yang tak meloloskan mereka sebagai peserta pemilu 2014. Mereka bersepakat untuk melaporkan KPU ke Bawaslu.

Partai politik calon peserta Pemilu 2014 melihat peluang untuk merangkul parpol baru yang tak lolos verifikasi KPU. Mereka membuka peluang untuk merger, dan salah satu di antara parpol tersebut adalah PPP.

Rapat pleno terbuka KPU akhirnya mengumumkan partai politik yang lolos verifikasi dan menjadi peserta Pemilu 2014. PAN sebagai salah satu parpol yang lolos menilai hasil ini berkat kerja keras kadernya di daerah.

Partai Bulan Bintang (PBB) dinyatakan tidak lolos dalam rapat pleno terbuka KPU yang mengumumkan hasil verifikasi. Hal ini membuat PBB akan mengambil empat langkah untuk menentang keputusan KPU tersebut.

Rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu 2014 masih berlangsung. Salah satu partai yang memberikan sanggahan adalah Partai Republik. Mereka mengklaim punya video kecurangan KPU Daerah.

"KPU masih menyisakan Peraturan KPU (PKPU) yang belum diselesaikan meski drafnya sudah selesai. Misalnya PKPU tentang pencalegan, tentang kampanye, tentang pemutakhiran data pemilih, tentang dapil," kata anggota Komisi II DPR Arif Budiman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) siang ini menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2014. Rapat dihadiri oleh seluruh perwakilan calon peserta partai politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2014 siang nanti. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo melihat hanya akan ada 10 parpol yang lolos ke Pemilu 2014.

Ketua MK Mahfud MD menyebut, kualitas produk undang-undang di tahun 2012 menurun dibanding tahun sebelumnya. Penilaian tersebut diamini Jimly Asshiddique. Menurut Jimly, hal itu menggambarkan tingkat demokrasi Indonesia masih rendah.

Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menyatakan 18 parpol tidak lolos verifikasi faktual. Menurutnya dari jumlah anggota dan keterwakilan pengurus di setiap kabupaten dan kota tidak terpenuhi.