Selain mendapatkan fasilitas yang besar selama menjabat, Anggota DPR masih mendapatkan uang pensiun sesuai UU Nomor 12 Tahun 1980 dan UU MD3. Namun menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan anggota DPR tidak perlu menerima uang pensiun. Alasannya, tugas sebagai wakil rakyat adalah sebuah bentuk pengabdian. Bila Anda setuju dengan Pramono, pilih Pro!

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan anggota DPR tidak perlu menerima uang pensiun. Alasannya, tugas sebagai wakil rakyat adalah sebuah bentuk pengabdian.

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar menilai anggota DPR layak mendapatkan dana pensiun. Namun dia juga mengusulkan adanya revisi terhadap aturan yang mengatur hal tersebut.

Anggota DPR identik dengan berbagai fasilitas dan pendapatan besar selama menjabat. Namun ternyata fasilitas yang didapat tak berhenti hingga masa jabatan berakhir. Mereka mendapat pensiun seumur hidup.

Dalam rangka mengusut tuntas kasus Hambalang, KPK menyisir keterangan dari anggota komisi X DPR RI. Salah satu yang diperiksa hari ini, I Wayan Koster, mengatakan Komisi X pada saat itu tak pernah membahas Hambalang sebagai proyek tahun jamak.

Majelis hakim pengadilan tipikor telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada anggota DPR Angelina Sondakh karena kasus korupsi. Namun politisi Partai Demokrat itu masih menerima gaji dari DPR. Bagaimana Fraksi Demokrat menanggapi hal ini?

Hasil rekomendasi rapat paripurna DPRD Garut tidak bisa jadikan kekuatan untuk melengserkan Bupati Garut. Pasalnya proses tersebut masih harus melalui pemeriksaan Mahkamah Agung dan SK Mendagri.

Paripurna DPR menyepakati 70 usulan RUU untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas tahun 2013. Di antaranya adalah RUU Kamnas, Tindak Pidana Korupsi dan Desa. Sementara RUU Pertembakauan dan JPSK masih perlu pendalaman.

Sejak bertahun lalu agenda DPR ke luar negeri menuai kritik. Ide pemberlakuan moratorium 'studi banding' dan 'kunjungan kerja' juga berakhir sebagai ide saja. Kini ide tersebut kembali dilontarkan BK DPR.

Kritik atas agenda kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri bergulir menyusul tidak adanya penjelasan soal urgensi dan target kunker. Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menilai, kritik boleh saja, tetapi harus memberikan solusi.