Situs kawalpemilu.org marak dibicarakan di dunia maya untuk mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari rekapitulasi hasil scan formulir C1. Namun, dua anak muda yang membuat software-nya malah emoh diekspose.

Tim advokasi pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengaku siap menerima gugatan sengketa Pilpres 2014. Mereka siap menjadi pihak penggugat atau pun pihak tergugat.

Beberapa hari ini di media sosial ramai tentang situs kawalpemilu.org. Situs itu dibuat sekelompok anak muda untuk menjawab tantangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengawasi kinerja KPU.

Hasil Pemilu Presiden 2014 di Desa Ketapang Barat, Sampang dipersoalkan. Bawaslu Jawa Timur masih mengumpulkan data di lapangan. Namun dengan tegas, Bawaslu menyatakan keterlibatannya tidak terkait dengan hasilnya (pencobolosan).

Berbagai upaya dilakukan putra-putri bangsa untuk mengawal hasil Pilpres 2014, termasuk dengan membangun situs kawalpemilu.org. Situs yang dibesut anak-anak muda Indonesia ahli IT ini menampilkan hasil real count yang berbasis formulir C1 di website KPU.

Sejumlah kejanggalan terlihat dalam formulir C1 yang diunggah di situs KPU. Kejanggalan terkait besaran suara dan selisih suara yang menguntungkan pasangan calon tertentu.

Direktur Populi Center, Nico Harjanto, menegaskan hasil hitung cepat lembaganya pada Pilpres 2014 tidak bermasalah. Pelaksanaan quick count Populi juga sudah diaudit Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

KPU RI tampaknya kecolongan dengan 'ulah' sejumlah KPU Kabupaten/Kota yang sudah mengunggah hasil rekapitulasi suara tingkat kab/kota (DB1) melalui website KPU, padahal rekap suara kab/kota menurut jadwal baru bisa dimulai Rabu (16/7) besok.

Lembaga survei Indikator Politik rampung diaudit oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) terkait hitung cepat Pilpres 2014, Selasa (15/7/2014). Menurut Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk, lembaga tersebut sudah melakukan hitung cepat dengan profesional.

KPU melakukan terobosan dengan mengunggah hasil perolehan suara di semua TPS dalam form C1 melalui website. Namun, data itu bukan saja tak bisa dijadikan rujukan rekap, tapi juga tak bisa jadi dasar sengketa di MK.