Indonesia pernah berhasil dalam menggiatkan penghematan listrik dan BBM. Gerakan tersebut perlu digiatkan lagi sebab kuota BBM bersubsidi terus terlampaui.

Hingga kini, tidak ada korban dugaan penipuan investasi proyek-proyek pemerintah di Kaskus yang melapor polisi. Meski begitu, polisi mengaku siap menelusuri kasus itu.

Kasus dugaan penipuan melalui internet memang marak. Kali ini, orang yang diduga menipu menawarkan investasi dengan mengatasnamakan proyek-proyek di pemerintahan. Totalnya, mencapai Rp 5,3 M. Wow!

Beberapa menteri menggelar rapat dadakan di kantor Sekretariat Negara. Pertemuan yang tidak dihadiri oleh Presiden SBY tersebut tidak membahas kasus M Nazaruddin.

Sejumlah menteri berkumpul di kantor Sekretariat Negara, Jakarta. Belum jelas apa agendanya, namun diduga berkaitan dengan materi konferensi pers Presiden SBY malam nanti.

Presiden SBY ingin proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) diotaki oleh orang Indonesia. Namun pengerjaan proyeknya boleh bekerjasama dengan pihak asing.

Pemerintah diminta untuk segera mengeluarkan aturan soal pembebasan lahan. Ini diperlukan untuk kepastian bagi para investor di sektor infrastruktur. Jika lambat, para investor bisa lari.

Presiden SBY menggelar rapat koordinasi khusus pertama untuk evaluasi implentasi MP3EI. Satu dari seratusan orang undangan yang paling dicarinya adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, JE Sahetapy menegaskan, penyelesaian berbagai persoalan yang terkait benturan undang-undang (UU) harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menghindari multitafsir.

Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Presiden SBY segera menerbitkan Keppres yang merevisi masa jabatan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas. Menanggapi hal ini, Istana mengatakan saat ini Keppres sedang dirumuskan di Sekretariat Negara.