Kalangan DPR menyambut baik imbauan Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menyatakan pejabat publik harusnya dilarang menggunakan mobil mewah.

Krisis penyidik di KPK belumlah usai. Setelah banyak penyidik Polri di KPK ditarik, kini ada lagi penyidik yang mengundurkan diri. 

Ketua KPK Abraham Samad mengkritik gaya hidup pejabat yang tampil mewah di kala rakyat masih banyak yang miskin. Samad punya pandangan, bila melihat kondisi rakyat seperti itu semestinya pejabat tahu diri.

PP 103 Tahun 2012 yang merupakan revisi dari PP 63 Tahun 2005 tentang SDM KPK telah diteken SBY. Dalam PP tersebut ada keinginan KPK yang tidak terakomodir.

"Kalau dia tidak sekolah, dia tidak bisa menjabat di jabatan-jabatan yang seharusnya dia tempati. Sementara usia terus bertambah, dan ujung-ujungnya nganggur," kata anggota Kompolnas, Andrianus Meliala.

Meski selama ini diprotes di sana-sini, Dewan Perwakilan Rakyat tetap mempertahankan draft revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional 2013. Keputusan itu diambil rapat antara Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

“Terlalu prematur kalau kita menyimpulkan (Andi) anak tangga terakhir.”

"Kita masih telaah. Terlalu prematur untuk kita mengambi satu kesimpulan ya. Karena melakukan penyelidikan dan penyidikan itu butuh waktu," kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Istana Negara.

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa setiap pemimpin harus mengetahui jika di dalam lembaganya terjadi tindak pidana korupsi. Jika tidak tahu terjadi korupsi anak buahnya, sebaiknya tidak jadi pemimpin.

"Ada satu hal yang positif. Ada klausul penyidik tidak bisa ditarik kalau dia belum menyelesaikan perkara yang sedang ditangani," ujar Ketua KPK Abraham Samad.