Baleg akan memperketat sanksi itu, agar menjadi efek jera bagi anggota DPR yang coba-coba bolos.

Absensi kehadiran yang dibeberkan BK DPR juga menunjukan tingkat kehadiran pimpinan DPR/MPR yang rendah. Menurut Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, BK DPR harus meninjau kembali UU dan tatib DPR.

Berdasarkan daftar hadir yang diberikan BK DPR sangat banyak anggota dewan yang absen saat rapat paripurna. Sebagian berdalih tidak hadir rapat paripurna mengacu pada UU 27 Tahun 2009 MD3

BK DPR telah membeberkan absensi anggota dewan yang sering bolos rapat paripurna. Formappi meminta BK bertindak tegas memberikan rekomendasi pembatalan status pencalegan anggota yang sering bolos.

Anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI Alimin Abdullah mengimbau fraksi-fraksi untuk mengawasi kedisiplinan anggotanya. Parpol diminta tak mencalonkan kembali anggota DPR yang sering membolos rapat.

Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara menduga akan terjadi penyimpangan penggunaan anggaran di DPR untuk kepentingan pemenangan parpol di Pemilu. Penggunaan anggaran harus diawasi ketat.

Mengawali tahun politik 2013, tepatnya bulan Februari lalu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Tagih Janji (Gergaji) mendeklarasikan diri dan menyampaikan manifesto politik. Mengajak masyarakat menagih janji politik hasil Pemilu 2009 untuk cermin Pemilu 2014.

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menemui Presiden SBY untuk membahas penerapan putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Putusan itu memberi hak kepada DPD untuk mengajukan RUU kepada DPR.

“Karena itu kita usulkan diubah jika absen (tidak hadir) 4 kali dalam satu masa sidang, maka dia diberhentikan," tutur Siswono.

Partai Gerindra mendukung Badan Kehormatan (BK) DPR yang memperketat aturan di DPR.