Badan Kehormatan (BK) DPR ingin semakin tegas terhadap anggota DPR yang melanggar etika. BK mengusulkan sanksi yang lebih tegas untuk anggota dewan yang dianggap nakal tersebut.

Pembahasan revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) mulai digelar. Badan Kehormatan DPR mengusulkan secara resmi agar aturan terhadap anggota DPR pembolos dipecat.

FPAN DPR menolak pembubaran Badan Anggaran DPR. Sebab Badan Anggaran DPR berperan strategis menjembatani pembahasan anggaran dengan pemerintah.

Lily Wahid tak terima dipecat dari DPR. Dia pun akan mengupayakan pembatalan dengan mengajukan judicial review atau uji materi terhadap UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara menuntut pembubaran Badan Anggaran DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pimpinan DPR siap melaksanakan apapun keputusan MK.

Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana tak masalah Badan Anggaran (Banggar) dibubarkan. Namun dia khawatir berikutnya DPR yang dibubarkan.

Komisi IX DPR terus berupaya menghadirkan Menteri BUMN Dahlan Iskan ke DPR untuk rapat masalah buruh di BUMN. Bahkan pimpinan Komisi IX DPR menyambangi kediaman pribadi Dahlan.

Seiring persiapan Pemilu 2014, kebiasaan bolos anggota DPR semakin menjadi gara-gara sibuk mengurus pencalegannya. Untuk meningkatkan disiplin, seluruh Ketua Fraksi bersama BK DPR akan merumuskan sanksi yang efektif terhadap si pembolos.

Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR dibubarkan. Guna mewujudkan keinginannya, mereka mengajukan gugatan ke MK.

Selain mendapatkan fasilitas yang besar selama menjabat, Anggota DPR masih mendapatkan uang pensiun sesuai UU Nomor 12 Tahun 1980 dan UU MD3. Namun menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan anggota DPR tidak perlu menerima uang pensiun. Alasannya, tugas sebagai wakil rakyat adalah sebuah bentuk pengabdian. Bila Anda setuju dengan Pramono, pilih Pro!