Hingga saat ini Polri belum mengeluarkan izin berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk penyelenggaraan Munas Golkar yang akan digelar di Bali pada 30 November mendatang.

Ketua Komisi III Golkar Aziz Syamsuddin yang juga Ketua DPP Golkar kubu Ical, menyebut Munas tak perlu izin.

"Munas tetap 30 November di Bali. Semua sudah kita siapkan," kata Sekjen Golkar Idrus Marham kepada detikcom, Rabu (26/11/2014).

Partai Golkar benar-benar terbelah dua. Kedua kubu menggelar kekuatan dan akan menyelenggarakan munas pada waktu yang berbeda. Jika tetap menggelar munas pada Januari 2015, Golkar kubu Agung Laksono cs harus berupaya keras mendapat dukungan dari pengurus DPD tingkat Kabupaten/Kota.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menegaskan Munas tidak perlu izin.

Demi menghindari potensi kerusuhan, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno melarang Polri mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali.

Kesolidan kubu bakal calon ketum Golkar yang melawan Ical mulai kendur. MS Hidayat yang juga berniat maju merebut kursi Golkar 1 menyebut gabungan kekuatan bersama 6 calon lain sulit terealisasi.

Kubu Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak interpelasi atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Dalam Rapimnas VII, Partai Golkar mengeluarkan 17 butir pernyataan politik. Pernyataan politik ini dihasilkan sidang komisi B yang dipimpin Rizal Mallarangeng sebagai ketua dan sekretaris Happy Bone Zulkarnaen.

Partai Golkar akan mengajukan judicial review terkait Perpu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden SBY yang telah purna tugas. Manuver politik Golkar ini bisa menyinggung SBY yang saat ini masih menjadi Ketua Umum PD.