Kejagung mendukung langkah Mabes Polri yang menyerahkan berkas Bibit Samad Rianto ke lembaganya. Sesuai pidato SBY, kasus ini harus dihentikan di luar pengadilan. Meski demikian, Polri dinilai tidak cuci tangan.

Mabes Polri kembali menyerahkan berkas Wakil Ketua Nonaktif KPK Bibit Samad Rianto ke Kejagung. Berkas telah diterima dan kini masih diteliti. Belum ada keputusan untuk dihentikan kasusnya.

Ororitas layak atau tidaknya perkara masuk ke persidangan ada di tangan Kejaksaan. Begitu juga kasus Bibit-Chandra. Dihentikan atau dilanjutkan bukan karena rekomendasi Tim 8.

Sekitar 700 orang menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mereka mengecam hasil rekomendasi Tim 8 dan meminta kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah tetap dilanjutkan proses hukumnya.

Di halaman 15 - 23, Tim 8 menjabarkan tentang temuan-temuannya. Bab III yang terbagi menjadi tiga bagian ini berisi soal dugaan makelar kasus, dasar penyidikan Polri, sangkaan pemerasan oleh Bibit dan Chandra, dan terkait penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK.

Dalam melaksanakan tugas yang dibebankan pada Tim 8, Tim 8 telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta terkait proses hukum atas Chandra dan Bibit, serta melakukan proses verifikasi melalui gelar perkara oleh para penyidik Kepolisian yang dihadiri oleh peneliti perkara dari Kejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang telah mengundurkan diri. Pelaksana tugas jabatan tersebut adalah Jaksa Muda Pidana Bidang Pembinaan, Darmono.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas perkara Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto ke penyidik Mabes Polri. Alasannya, berkas tersebut dinilai kurang lengkap oleh jaksa.

Tim 8 tengah menyusun rekomendasi kepada Presiden terkait kasus Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Namun, rekomandasi itu nantinya tidak akan mengikat proses hukum terhadap keduanya.

Berkas perkara Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto masih diteliti Kejagung. Namun, diperkirakan berkas tersebut akan dikembalikan lagi ke Polri karena kurang lengkap.