Para inisiator Hak Angket Bank Century yang tergabung dalam Tim 9 terus bergerilya. Setelah sebelumnya melakukan pertemuan dnegan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kini Tim 9 akan bertemu dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Dugaan suap 39 anggota DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom dinilai memprihatinkan. Hal ini membuktikan DPR masih sangat rentan dengan terjadinya traksaksi politik.

Aturan awut-awutan, anggaran tidak jelas, kapasitas penyelenggara terbatas. Itu tiga faktor yang bisa menjadi biang kesemrawaturan Pilkada 2010. Tapi pemerintah ngotot tidak mau menunda. Mengapa?

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan partainya tidak akan memboikot kehadiran Menkeu Sri Mulyani di rapat-rapat DPR. Alasannya, Sri Mulyani tetaplah menteri yang sah saat ini.

Anggota Pansus Century dari FPG Bambang Soesatyo menilai tatib MPR tentang pemakzulan sudah sesuai dengan sikap MK. Hal ini dipandang Bambang perlu disiapkan untuk meneruskan rekomendasi Pansus terhadap mantan Gubernur BI.

Menkeu Sri Mulyani meminta pengambilan kebijakan penyelamatan Bank Century untuk menghindarkan Indonesia dari krisis tidak disangkutpautkan dengan masalah kriminal yang dilakukan pemilik dan manajemen lama Bank Century.

Resmi sudah masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terhadap kasus Bank Century. Masyarakat pun secara bebas bisa menilai fraksi mana yang konsisten kritis sejak awal atau kehabisan bensin di akhir perjuangan.

Arah Partai Golkar untuk melakukan pemakzulan Wapres Boediono menguat. Indikasi ini terlihat dari rekomendasi Fraksi Partai Golkar. Akankah Golkar benar-benar melakukan pemakzulan Boediono?

Golkar sudah menyebut siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab terkait kasus Bank Century. Partai berlogo pohon beringin ini pun meminta agar ada langkah hukum pada individu yang ada di dalam lembaga tersebut.

Meski tidak selalu linear dengan pencopotan presiden dan atau wakil presiden, pemakzulan biasanya berimbas pada pencopotan. Hal ini disebabkan hilangnya legitimasi presiden dan atau wakil presiden karena terbukti melanggar hukum lewat proses persidangan di MK.