PPP menilai wacana pengembalian hak pilih prajurit TNI dalam Pemilu 2014 terlalu beresiko. Hal itu akan memicu politisasi TNI yang dikhawatirkan bisa menganggu stabilitas proses demokrasi yang sedang berjalan.

Rapat Paripurna DPR yang membahas soal dana aspirasi usulan Golkar menuai protes keras dari sejumlah fraksi. Usulan kontroversial Golkar menuai kecaman dalam bentuk interupsi dari fraksi-fraksi yang sejak awal menentang dana aspirasi.

Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin prihatin dengan adanya isu penggeseran posisi kepengurusan dalam wacana percepatan Muktamar PPP. Lukman menilai Muktamar PPP bukan ajang menggeser orang.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kecewa dengan rencana Golkar mundur dari Setgab Koalisi hanya karena perbedaan pendapat soal dana aspirasi Rp 15 miliar. PPP yakin koalisi akan tetap berjalan tanpa Golkar sekalipun.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas menolak usulan Golkar soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. PPP menjabarkan lima alasan penolakan dengan poin utama mengancam NKRI.

DPR sangat bersemangat segera mengesahkan dana Rp 15 M per dapil untuk dibahas dalam RAPBN 2011. Mereka mungkin lupa dalam aplikasi anggaran ini rawan terjadinya praktik korupsi.

Pemerintah, Komisi III DPR, dan Panitia Seleksi Pimpinan KPK harus berpikir ulang mengenai calon pimpinan KPK yang bakal diseleksi terkait penolakan SKPP kasus Bibit-Chandra.

Satu persatu parpol penghuni DPR menolak usul Golkar terkait anggaran Rp 15 miliar per dapil. PPP menilai realisasi pengucuran anggaran tersebut terlalu beresiko dengan aksi manipulasi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai penyerangan terhadap kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang berlayar menembus blokade Israel menuju Gaza tidak dapat ditolerir.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap Menteri Keuangan yang baru agar meniru langkah Sri Mulyani. Menurutnya, tidak ada langkah SM yang berupaya merugikan rakyat.