Ketentuan down payment (DP) alias uang muka 30% KPR pada industri perbankan dianggap pengembang tidak adil.

Pengembang daerah menyuarakan penolakan mereka akan program FLPP terbaru bentukan Menpera Djan Faridz.

Dengan napas yang masih terengah-enggah dan baju tampak basah oleh kringat, anggota Dewan dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo bergegas membubuhkan tanda tangan absen kehadirannya dalam sidang Paripurna DPR. Usut punya usut, ternyata Arif baru saja naik motor karena Jakarta hari ini dikepung demo.

Ketentuan batas minimal uang muka (DP) 30% untuk KPR tidak mempengaruhi minat masyarakat pada rumah bekas. Misalnya rumah bekas di Kelapa Gading sangat diminati.

Kalangan perusahaan multifinance atau leasing yakin pengetatan kredit pembiayaan kendaraan bermotor, tidak berdampak buruk pada permintaan masyarakat.

Boleh saja BI memperketat aturan batas maksimum LTV 70%. Namun masyarakat pun semakin pintar dengan mengakali cara bayar uang muka dicicil.

BI menyindir perbankan yang begitu mudah memberikan kredit kepada nasabah. Bahkan ada bank-bank yang memberikan bunga KPR terlewat rendah dengan periode yang cukup panjang.

Keputusan BI menaikkan uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) bertujuan untuk menyaring nasabah yang memang serius mengambil kredit.

Penjualan rumah segmen menengah atas atau tipe bangunan di atas 70 m2 diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 10% pasca ketentuan minimal uang muka (DP) 30%.

Para pengembang properti punya cara tersendiri untuk mensiasati kenaikan DP 30% bagi rumah kelas menengah, yaitu dengan memperpanjang cicilan uang muka.