Politisi PD Ruhut Sitompul mengungkapkan penunjukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua koalisi untuk mengeluarkan PKS dan PPP.

Politisi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul dinilai berlebihan karena mengusulkan reshuffle menteri dari partai koalisi yang mbalelo, bersamaan dengan penggantian Menkeu Sri Mulyani.

Usulan reshuffle dari politisi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul, dianggap sebelah mata oleh Golkar. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menilai, Ruhut bukanlah sosok yang layak diperhitungkan untuk bicara soal reshuffle.

Permintaan politisi PD Ruhut Sitompul agar Presiden SBY me-reshuffle menteri dari partai koalisi dinilai mengada-ada. Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai SBY tidak akan menggubris permintaan Ruhut tersebut.

Ruhut Sitompul meminta Presiden SBY memanfaatkan momen pencarian pengganti Sri Mulyani juga untuk merombak struktur kabinet. Ruhut ingin menteri dari partai koalisi yang 'membelot' dalam penanganan kasus Bank Century, direshuffle.

Mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu untuk menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia harus dihormati semua pihak. Namun kalau boleh menawar, Ruhut Sitompul tak ingin mantan Direktur Eksekutif IMF itu mundur sebagai Menkeu.

Anggota DPR dari Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul meminta koleganya yang minta pembangunan gedung baru untuk berkaca dan instropeksi. Sebelum meminta pembangunan gedung, harusnya para anggota dewan menunjukkan kinerjanya.

Anggota DPR berbeda suara soal kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung wakil rakyat. Sebagian berpendapat Sri Mulyani tidak patut mewakili pemerintah dalam rapat pengesahan APBN-P 2010.

Rencana pembangunan gedung baru dengan anggaran total Rp 1,8 triliun membuat anggota DPR bahagia bukan main. Anggota DPR dari FPD Ruhut Sitompul misalnya segera berterimakasih kepada pemerintah seraya berjanji akan bekerja lebih baik.

RDP antara Komisi III DPR dengan KPK sempat memanas karena ada perbedaan pendapat sesama anggota Komisi III DPR. Perdebatan dimulai saat anggota Komisi III dari FPPP Ahmad Yani hendak mengajukan bukti adanya penyidik yang tebang pilih.