Meski dikatakan memiliki segudang manfaat terkait pelayanan kesehatan, sejak diluncurkan 1 Januari 2014 silam masih ada sejumlah perusahaan yang enggan mendaftarkan karyawannya di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sesuai UU Nomor 24, BPJS Kesehatan diamanatkan untuk memiliki kantor perwakilan di tiap kabupaten/kota. Dengan bertambahnya cakupan peserta, BPJS Kesehatan memperluas jangkauan dengan membuka Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) dan Liaison Office (LO).

Kerja sama antara ICMI dengan BPJS Kesehatan mendapat dukungan dari salah satu lembaga amil zakat, Dompet Dhuafa. Diwakili oleh Direktur Rumah Sehat Dompet Dhuafa, Yahmin Setiawan, ia menegaskan pihaknya siap mendukung JKN.

Menyatakan kerja sama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), BPJS Kesehatan masih punya pekerjaan rumah untuk menetapkan bentuk dan prosedur JKN berbasis zakat yang dianggap positif dalam merangkul seluruh masyarakat miskin.

Sesuai PP No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah akan menanggung 86,4 juta masyarakat miskin terdaftar. Warga miskin yang tak terdaftar akan ditanggung lembaga-lembaga amil zakat.

Penghuni Panti Sosial di Jakarta kini telah mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Klinik jaga hingga dokter spesialis disiapkan untuk memperlancar pelayanan kesehatan bagi penghuni panti.

Ribuan penghuni panti sosial DKI Jakarta mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan demikian, seluruh biaya pengobatan dan perawatan ditanggung pemerintah.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berlangsung sejak 1 Januari 2014. Sampai saat ini masih banyak warga yang rela antre berjam-jam demi mendapatkan pelayanan kesehatan yang diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Resep elektronik memang telah diterapkan di beberapa daerah. Selain lebih memudahkan, diharapkan dengan resep ini bisa meminimalkan para apoteker salah membaca resep dari dokter.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimiliki Indonesia memang baru berjalan beberapa bulan. Seiring perjalanannya, Indonesia masih membutuhkan banyak pembelajaran, termasuk dari negara yang sistem jaminan kesehatannya telah mumpuni seperti Belanda.