Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyesalkan reformasi Polri tak berjalan semestinya. Pelayanan publik tak ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat kepada polisi luntur.

Aksi mogok kerja dan demonstrasi buruh di Batam adalah legal dan dilindungi Undang-undang. Tindakan represif yang menyebabkan jatuhnya korban terjadi karena tidak adanya paradigma HAM pada aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.

Polri terus menggeber upaya perbaikan menuju kepolisian yang bersih dari korupsi dan kolusi. Polri juga meminta partisipasi masyarakat untuk mendukungnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan tidak menyelesaikan cara damai atau '86' bila ditilang polisi di jalan raya.

Polri terus menggeber upaya perbaikan menuju kepolisian yang bersih dari korupsi dan kolusi. Polri juga meminta partisipasi masyarakat untuk mendukungnya.

Pansus RUU Pemilu menggelar rapat kerja dengan TNI dan Polri. Dalam rapat tersebut TNI dan Polri diusulkan untuk kembali mendapatkan hak politik.

Peranan Polri dianggap terlalu gemuk untuk mengurus persoalan keamanan di tanah Papua. Alhasil, Polri harus rela berbagi peran dan kewenangan untuk memaksimalkan tugas-tugas pengamanan dengan institusi lain yang bisa dikontrol.

Aliran dana dari PT Freeport Indonesia untuk TNI dan Polri perlu diusut hingga level perwira, tidak sebatas pengakuan prajurit di lapangan. Sebab, aliran dana swasta ke petugas keamanan dapat dikategorikan gratifikasi.

Pemerintah harus merogoh sebesar Rp 69 triliun untuk membayar uang pensiunan PNS dan TNI/Polri tahun depan. Angka ini membengkak Rp 7 triliun dibandingkan tahun 2011.

Polri diminta menolak penerimaan dana dari Freeport. Polri adalah abdi negara, tidak sepantasnya mendapatkan pemasukan dari perusahaan. Walau alasannya sebagai dana tambahan untuk polisi di lapangan.

Menteri perumahan rakyat, Suharso Monoarfa, mengundurkan diri sebelum reshuffle resmi diumumkan oleh presiden. Dalam isu menjelang reshuffle nama Suharso memang gencar disebut-sebut akan dicopot.