Badan Kehormatan (BK) DPR menerangkan soal aturan yang menjamin anggota DPR terpidana korupsi bisa mendapatkan uang pensiun. Anggota DPR terpidana korupsi bisa mendapat uang pensiun asalkan tak diberhentikan secara tidak terhormat.

Menski jadi terpidana kasus korupsi, M Nazaruddin tetap mendapat uang pensiun dari DPR. Badan Kehormatan DPR menilai Nazaruddin dan anggota lain yang terjerat korupsi menyiasati aturan pensiun DPR yang masih longgar.

Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo membenarkan aturan bahwa anggota DPR yang divonos korupsi tetap dapat uang pensiun jika mundur duluan. Tak hanya Nazaruddin yang memanfaatkan celah UU tersebut.

Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan menuturkan pensiun bagi anggota DPR yang mundur sebelum divonis korupsi diatur UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun setelah ditelusuri, UU MD3 tidak detail mengatur hal tersebut.

Terpidana korupsi kasus suap wisma atlet, M Nazaruddin, ternyata mendapatkan hak pensiun di DPR. Seperti apa aturan yang memungkinkan koruptor dapat uang pensiun ini?

"Besok aku bawa istriku yang cantik jelita Diana Leovita. Gua baru nikah sekali," kata Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Rapat pelantikan Ruhut Sitompul berlangsung makin panas di Komisi III DPR. Meski mendapat banyak penolakan dan serangan, namun beberapa fraksi tetap ada yang membela.

Meski ada suara-suara yang menolak pergantian Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III, namun tidak sedikit fraksi yang membela Ruhut. FPAN dan FPKS menyatakan dukungan terhadap pelantikan Ruhut.

Pengajuan Ruhut Sitompul agar menjadi ketua komisi III menuai penolakan dari beberapa anggota komisi III. Ketua Fraksi Hanura Syarifudin Sudding yang duduk di Komisi III menyatakan siap mundur jika Ruhut jadi dilantik.

Penunjukan Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III menjadi isu panas di DPR. Belum resmi dilantik jadi ketua Komisi III DPR, Ruhut Sitompul sudah menuai penolakan.