Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban memberi klarifikasi tentang cek senilai Rp 50 juta yang diterimanya dari Abdullah Zaini pada Juni 2004. Dia menegaskan uang tersebut adalah utang, tak terkait dengan pemilihan Miranda S Goeltom sebagai calon Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia.

Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, dari seluruh pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, hanya terdapat dua Pemilu yang berlangsung dengan baik. Yakni Pemilu tahun 1955 dan tahun 1999.

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar III. Sejumlah nama bersaing menjadi Ketua Umum PBB periode berikutnya. Riuh suara dukungan terhadap kandidat pun mewarnai ruang muktamar bahkan sebelum muktamar dimulai secara resmi.

Meski dinilai gagal membawa Partai Bulan Bintang (PBB) lolos ke Senayan dalam Pemilu 2009 lalu, hal itu tak menyurutkan Ketua Umum PBB MS Kaban kembali mencalonkan diri. Kaban siap bertarung melawan Ali Muchtar Ngabalin dan Jamaludin Karim.

Praktek politik uang dalam setiap pemilihan ketua umum partai menjadi perhatian dalam Muktamar III PBB di Medan. PBB akan mengupayakan dilakukannya musyawarah mufakat dan menghindari voting dalam penentuan ketua umum terpilih.

Partai Bulan Bintang (PBB) akan menggelar Muktamar III di Medan. Salah satu kandidat Ketua Umum (Ketum), Ali Muchtar Ngabalin mengklaim 248 DPC telah mendukungnya.

Menjelang perhelatan akbar muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) yang ketiga di Medan, suasana pertarungan antar kandidat sudah semakin panas. Calon Ketua Umum PBB Jamaludin Karim berharap ketua umum PBB mendatang harus terbebas dari kasus hukum.

Tanpa terdengar meriahnya, Partai Bulan Bintang (PBB) akan segera mengelar muktamar ketiganya. Perhelatan akbar 5 tahunan ini akan dilaksanakan di Hotel Tiara, Medan 23-26 April ini.

Dalam sebuah dokumen, mantan Menhut MS Kaban menyatakan pernah menerima cek perjalanan Rp 50 juta dari Abdulllah Zaini. Namun cek tersebut tidak ada kaitannya dengan kemenangan Miranda S Goeltom sebagai DGS BI.

Cek perjalanan yang mengalir ke anggota Komisi IX DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI tahun 2004 silam diduga tidak hanya dinikmati 4 fraksi saja. Cek tersebut disebut-sebut juga diterima fraksi lain.