Menkopolhukam Djoko Suyanto menilai wajar langkah BIN melakukan pemantauan di social media. Apalagi seandainya ada sesuatu yang subversif dan berbahaya tentu harus bisa diantisipasi.

Dalam RUU Intelijen, pemerintah mengusulkan agar BIN diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan. Usulan inipun langsung dikritisi oleh beberapa kalangan.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai wajar Badan Intelijen Negara (BIN) memantau media jejaring sosial seperti Twitter dan Facebook. Apalagi sosial media bersifat terbuka.

Dalam RUU Intelijen yang tengah dibahas DPR dan Pemerintah, diwacanakan agar BIN diperkenankan menyadap telepon tanpa harus ada putusan dari pengadilan yang mengizinkannya. Hal ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua DPR Anis Matta menyambut niat Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi konten di jejaring sosial twitter dan facebook. Pengawasan perlu dilakukan terutama pada akun twitter dan facebook yang menyebarkan fitnah.

Komisi I DPR ingin memastikan jika dengan RUU Intelijen yang saat ini sedang digodok, intel tidak lagi disalahgunakan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi.

Komisi I DPR meminta agar BIN tidak berlebihan dalam menyikapi fenomena sosial media twitter dan facebook. BIN diharapkan bisa memahami kondisi masyarakat yang berbicara terbuka.

Kepolisian dan BIN didesak bekerjasama segera menangkap dalang teror paket bom yang telah meresahkan masyarakat. Maraknya teror bom juga menunjukkan lemahnya deteksi dini.

DPR sedang menggodok RUU Intelijen. Dalam RUU Intelijen itu akan diatur mengenai kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menyadap tanpa putusan pengadilan.

Kepala BIN Sutanto menganggap penting kelahiran UU Intelijen yang saat ini sedang dibahas Komisi I DPR. Menurutnya UU Intelejen negara penting untuk menjaga keutuhan negara.