KontraS mengkritik langkah Komnas HAM menggandeng Polri untuk mengusut adanya pelanggaran HAM dalam bentrokan di Bima, NTB. KontraS menilai langkah Komnas HAM sama saja bekerjasama dengan pelaku kejahatan.

Koalisi advokasi UU Intelijen Negara mengajukan judicial review ke MK. Mereka meminta MK menghapus 16 pasal dalam UU intelijen yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil dan rawan disalahgunakan aparat untuk berlaku represif.

Pemberantasan korupsi di tahun 2012 harus lebih baik. Untuk memulainya, Presiden SBY harus lebih giat melakukan upaya pembersihan di lingkungan Polri dan Kejagung.

Meski sudah 13 tahun berjalan, reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum memberikan hasil yang menggembirakan. Terbukti, untuk kesekian kalinya, Polri kembali disorot tajam.

Dalam beberapa peristiwa, aparat keamanan menggunakan kekerasan untuk mengatasi aksi massa. Karena itu evaluasi terhadap internal Polri perlu dilakukan secara proporsional.

Kekerasan sosial berakar dari masalah tanah, perkebunan dan pertambangan yang menimbulkan korban jiwa dari masyarakat Bima, Mesuji dan Riau sudah memasuki stadium paling mengkhawatirkan. Presiden SBY diminta segera turun tangan untuk mengatasinya.

Mabes Polri membeberkan bentrokan berdarah warga dengan aparat keamanan di Pelabukan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). 2 Nyawa melayang saat bentrokan maut itu.

Polri tidak terpengaruh dengan sikap FPI Cs yang menolak program deradikalisasi terorisme. Polri menilai tujuan program deradikalisasi dibuat untuk mencegah adanya aksi terorisme lagi.

Adnan Pandu Praja kini sudah resmi menjabat pimpinan KPK. Adnan pun siap untuk berjuang memberantas korupsi. Adnan pun sudah pamit ke Polri.

KPK menggelar konferensi nasional pemberantasan korupsi 2011. Perilaku PNS dan penerapan kode etik di lembaga negara menjadi sorotan pada konferensi tahun ini.