Presiden SBY didesak untuk segera mengeluarkan Perpu guna menyelesaikan pembahasan RUU Tipikor yang mandek di DPR. Jika tidak, SBY sama saja tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Kinerja KPU sedang menjadi sorotan publik. Agar kekhawatiran itu tergantikan dengan optimisme, KPU diminta meningkatkan kembali sosialisasi pencontrengan dalam Pemilu 2009.

Kasus demonstrasi pemekaran provinsi Tapanuli yang berakhir dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat merupakan ironi demokrasi yang harus dihentikan.

Nasib RUU Pengadilan Tipikor di DPR belum jelas, namun para wakil rakyat akan memasuki masa reses sidang. Tipis peluang RUU tersebut rampung sebelum mereka menikmati masa reses.

Rencana Polda Metro Jaya menertibkan iklan yang dipasang di sembarang tempat mendapat dukungan dari kalangan politisi Senayan. Namun demikian, Polda diingatkan untuk tidak membatasi para caleg bersosialisasi dengan calon pemilihnya.

Partai Golkar memang belum memutuskan siapa yang akan diusung jadi capres. Namun sejumlah elit partai beringin itu sudah bermanuver mendeklarasikan sebagai capres. Termasuk di antaranya Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono.

Waktu pelaksanaan pemilu yang semakin dekat membuat RUU Tipikor seperti mandek di tengah jalan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pemerintah lebih giat mendorong proses pembahasan RUU ini.

Selama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyosialisasikan mekanisme pemberian tanda pada Pemilu 2009 adalah dengan cara mencontreng (v). Namun sekarang KPU memutuskan tanda silang (x) dan garis (-) juga dianggap sah.

Sudah susah payah mengesahkan UU Pilpres, buntutnya digugat ke MK. Gugatannya mendekati waktu Pilpres pula. Wajar saja selaku penyusunnya, pihak DPR-RI kesal dan pertanyakan motivasi para penggugat. 

Opsi pembentukan Badan Khusus pengelola perbankan menyerupai BPPN di saat krisis yang tertuang dalam RUU JPSK ditentang oleh sebagian besar anggota DPR.