Tahun 2013 lalu, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung mendapat raport merah dari Ombudsman RI Perwakilan Jabar. Di Tahun 2014, raport merah tersebut sudah berganti dengan raport hijau.

Pengacara Himpunan Pedagang Pasar Hayam Wuruk Indah Lindeteves (HIPPWIL), Otto Hasibuan, meminta Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan PD Pasar Jaya menindaklanjuti hasil rekomendasi Ombudsman.

Pelayanan di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) II Surabaya dikeluhkan masyarakat yang berkepentingan dengan urusan tanah. Salah satu keluhan disampaikan ahli waris sengketa tanah yang kini berdiri bangunan Grand City.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, Ombudsman, dan BPN. Dalam rapat tersebut anggota Bawaslu Nasrullah mempertanyakan soal multitafsir UU Pilpres.

Sengketa lahan Grand City dengan ahli waris Hj Nuraini sudah dilaporkan ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur. Namun, kuasa hukum ahli waris mengaku kecewa dengan ombudsman, karena tidak ada tindak lanjut pemanggilan pihak terkait seperti BPN II Surabaya.

Jumlah lembaga negara di Indonesia bisa dibilang cukup banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah kementerian. Para lembaga ini pun tak luput dari program pemangkasan anggaran. Ini daftarnya.

Secara tiba-tiba Ombudsman RI perwakilan Jatim mengeluarkan surat Berita Acara penutupan laporan/pengaduan masyarakat dengan pelapor Kan Eddy, direktur PT Kokoh Anugerah Nusantara.

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, Noerhono membantah telah melakukan pemerasan terhadap Kan Eddy, direktur PT Kokoh Anugerah Nusantara.

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, Noerhono mendatangi Ombudsman RI di Surabaya. Kedatangannya mengklarifikasi dugaan pemerasan yang melibatkan dirinya.

Praktek dugaan pungutan liar (punglli) di lingkungan kantor Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.