Sejak Antasari Azhar diberhentikan sementara dari KPK pada Awal Mei 2009 lalu, praktis hanya 4 pimpinan KPK yang bekerja. Akhir November ini Komisi III menargetkan sudah memberi keputusan tentang pimpinan KPK.

Polri harus tegas kepada anak buahnya yang terlibat dalam keluarnya Gayus Tambunan dari Rutan Brimob Kelapa Dua. Polri jangan toleran terhadap anggotanya yang terlibat.

Sejumlah pimpinan Komisi III DPR menegaskan, masa jabatan calon pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar hanya akan setahun atau hingga Desember 2011. Meski belum diputuskan secara resmi, diduga ada motif politis di balik persoalan ini.

Perdebatan soal masa jabatan calon pimpinan KPK yang akan diseleksi Dewan segera berakhir. Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin memastikan siapa pun calon yang terpilih nanti, akan menjabat hingga Desember 2011.

Rasa penasaran masyarakat siapa bakal calon Jaksa Agung, mungkin terjawab setelah DPR putuskan hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Ketua KPK. Bisa saja satu dari dua kandidat yang ada saat ini akan Presiden SBY calonkan sebagai pengganti Hendarman Supanji.

Panitia Seleksi KPK dan Komisi III DPR hari ini menggelar rapat untuk membahas masa jabatan calon pimpinan KPK. Dari pihak pansel, tidak ada perubahan sikap. Mereka tetap meminta agar masa jabatan bagi calon terpilih 4 tahun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata tidak berbicara kepada pers usai bertemu dengan 7 pimpinan lembaga negara. Pertemuan itu ditutup dengan pidato Ketua MPR Taufiq Kiemas (TK).

Hingga saat ini, belum jelas kapan tanggal pasti pelaksanaan fit and proper test bagi calon pimpinan KPK. Rupanya, terjadi perdebatan di internal komisi III soal waktu, apakah akan digelar bulan Oktober atau November 2010.

Presiden SBY dan 6 pimpinan lembaga negara melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan ini merupakan hal rutin sebagai komunikasi antar lembaga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berkunjung ke komplek parlemen di Senayan. Presiden SBY akan menggelar pertemuan dengan Ketua MPR Taufiq Kiemas dan 5 pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.