Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo membenarkan aturan bahwa anggota DPR yang divonos korupsi tetap dapat uang pensiun jika mundur duluan. Tak hanya Nazaruddin yang memanfaatkan celah UU tersebut.

Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan menuturkan pensiun bagi anggota DPR yang mundur sebelum divonis korupsi diatur UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun setelah ditelusuri, UU MD3 tidak detail mengatur hal tersebut.

Terpidana korupsi kasus suap wisma atlet, M Nazaruddin, ternyata mendapatkan hak pensiun di DPR. Seperti apa aturan yang memungkinkan koruptor dapat uang pensiun ini?

"Besok aku bawa istriku yang cantik jelita Diana Leovita. Gua baru nikah sekali," kata Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Rapat pelantikan Ruhut Sitompul berlangsung makin panas di Komisi III DPR. Meski mendapat banyak penolakan dan serangan, namun beberapa fraksi tetap ada yang membela.

Meski ada suara-suara yang menolak pergantian Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III, namun tidak sedikit fraksi yang membela Ruhut. FPAN dan FPKS menyatakan dukungan terhadap pelantikan Ruhut.

Pengajuan Ruhut Sitompul agar menjadi ketua komisi III menuai penolakan dari beberapa anggota komisi III. Ketua Fraksi Hanura Syarifudin Sudding yang duduk di Komisi III menyatakan siap mundur jika Ruhut jadi dilantik.

Penunjukan Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III menjadi isu panas di DPR. Belum resmi dilantik jadi ketua Komisi III DPR, Ruhut Sitompul sudah menuai penolakan.

FPD DPR telah menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR, namun koleganya di komisi itu menolak. Apakah anggota komisi bisa menggagalkan Ruhut jadi ketua Komisi Hukum tersebut?

Komisi Yudisial (KY) meloloskan 12 nama ke DPR untuk dipilih. Namun, Indonesia Legal Roundtable (ILR) menilai tidaklah tepat DPR mengambil peran memilih hakim agung.