Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memunculkan ide untuk merevisi UUD 1945 demi menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Meski terbukti melakukan korupsi, sejumlah anggota DPR tetap mendapatkan uang pensiun. UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang belum mengatur hal itu secara spesifik dinilai harus dikaji lagi. 

Sejumlah anggota DPR yang jadi terpidana korupsi tetap dapat pensiun. Pimpinan DPR pun memberikan penjelasan.

Uang pensiun bisa diterima eks anggota DPR terpidana korupsi asalkan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tak dipecat BK. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari mendorong DPR agar undang-undang yang mengatur hal tersebut direvisi.

Anggota DPR yang terjerat kasus tertentu tak bisa mendapat uang pensiun jika diberhentikan secara tak terhormat oleh Badan Kehormatan DPR. Sejumlah anggota yang terjerat kasus sadar akan aturan hal ini.

"Saya setuju, mendukung direvisi agar terpidana tak dapat uang pensiun. Kalau aturannya begitu kita harus taati, adil tidaknya berpulang pada penilaian masyarakat," Ketua MPR Sidharto Danusubroto.

Anggota dewan yang hanya menjabat 5 tahun, bahkan kurang, mendapatkan dana pensiunan laiknya pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dinilai tidak pantas karena membebani uang negara, namun kerja tak maksimal.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Trimedya Panjaitan menyatakan setuju terhadap penghilangan hak pensiun terhadap anggota DPR yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Realisasi ide ini bisa diejawantahkan dalam Revisi UU MD3.

Anggota DPR yang terbukti terlibat kasus korupsi masih memiliki hak untuk mendapat dana pensiun. Padahal seharusnya mereka tak laik membebani anggaran negara dengan mendapat dana pensiun.

Badan Kehormatan (BK) DPR menerangkan soal aturan yang menjamin anggota DPR terpidana korupsi bisa mendapatkan uang pensiun. Anggota DPR terpidana korupsi bisa mendapat uang pensiun asalkan tak diberhentikan secara tidak terhormat.