Dewasa ini, bangsa Indonesia banyak mengalami krisis persatuan dan kesatuan. Banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, hal ini tentu saja dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa.

Panglima TNI tidak boleh diam saja melihat anak buahnya, Pangdam Jaya Mayjen Waris, mengeluarkan pernyataan di luar asas profesionalitasnya. Karena itu, Panglima harus menegur Waris.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Buruh mengecam keras rencana pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi para pekerja. Pelibatan militer itu dinilai sebagai langkah mundur reformasi TNI.

Lama tak terdengar kabarnya, Komjen Pol Nurfaizi Suwandi ternyata sudah berada di Kairo, Mesir. Mantan Kapolda Metro Jaya itu mulai bertugas sebagai duta besar untuk Republik Arab Mesir.

Dalam pertemuan dengan Presiden SBY di Istana Negara, puluhan pegiat antikorupsi menyampaikan beberapa usulan terkait pemberantasan korupsi. Satu permintaan mereka, SBY diminta mengimplementasikannya.

Presiden SBY membandingkan penanganan TNI-Polri terkait masalah Papua dengan invasi pasukan koalisi ke sejumlah negara, seperti Libya. SBY menanggapi kritik asing terhadap Indonesia terkait soal penanganan Papua.

"Ada peningkatan kritik dan hujatan kepada Kepolisian atas beberapa kasus di Aceh. Terimalah ini sebagai realitas," ujar Presiden SBY.

RUU Keamanan Nasional masih dalam pembahasan. Ketua Komisi III Beny K Harman menyatakan Polri tetap harus menjadi sentral dalam penegakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, bukan malah menguranginya.

Forum Rektor prihatin dengan kasus-kasus hukum yang menjadi sorotan publik. Misalnya saja kasus pidana 'Sandal Jepit' dan kasus Mesuji. Pemerintah harus segera bertindak.

"Hanya pada TNI, rakyat pada umumnya masih percaya bahwa lembaga ini bersih dari korupsi. Bahkan MK dan KPK yang selama ini dinilai bersih, juga dipersepsikan tidak bersih oleh rakyat pada umumnya," ujar Direktur Eksekutif LSI, Dodi Ambardi.