Ranggoaini Jahja dan suaminya merasa ditipu oleh BPR Restu Artha Makmur, Semarang dan BPR Restu Mandiri Makmur, Yogjakarta atas pinjaman kredit senilai Rp 1 miliar. Ini ceritanya.

Nasabah PT BPR Restu Artha Makmur, Semarang mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Radius Prawiro, Gedung Bank Indonesia (BI), Thamrin, Jakarta.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku pemegang saham membuka kembali proses penjualan saham PT Bank Mutiara Tbk (eks Bank Century).

Kalangan perbankan masih keberatan dengan pungutan yang diberlakukan OJK sebesar 0,03-0,06% dari total aset. Pungutan yang progresif ini sudah berlaku mulai 1 Maret 2014.

Tulisan ini, saya sampaikan sebagai respon atas banyaknya pertanyaan yang saya terima atas sosialisasi UU Koperasi No. 17 Tahun 2012. Khususnya pasal 67 ayat (1) Bahwa Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.

PT Bank Mutiara yang dulu bernama Bank Century hingga kini tak kunjung terjual. Banyaknya intrik politik disinyalir menjadi salah satu penyebabnya.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai, OJK tidak perlu menambah beban tambahan dengan memberlakukan pungutan kepada perbankan.

Memasuki tahun keenam, PT Bank Mutiara Tbk yang dulu bernama Bank Century belum juga terjual. Bagaimana sebaiknya penyelesaian Bank Mutiara?

Tak hanya mendapatkan serangan untuk dibubarkan lewat gugatan MK, OJK juga mendapat tuduhan soal pungutan yang dianggap uang 'jatah preman'.

PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) mengerem laju pertumbuhan penyaluran kredit tahun ini hanya sebesar 7%-10%.