Civitas akademika UGM kembali mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri. UGM juga mendukung pembentukan tim 9 oleh presiden untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Presiden Joko Widodo mendapat desakan kuat untuk membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena jenderal bintang tiga itu adalah tersangka di KPK.

Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan untuk memperkuat Tim Independen untuk menyelesaikan konflik antara Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hingga kini surat pemberhentian sementara Bambang Widjojanto dari Istana belum ada. Hal ini dipertegas oleh Mensesneg Pratikno saat hendak menemui Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi masih belum menandatangani Keppres untuk membentuk tim independen yang akan mencari fakta KPK-Polri. Hari ini, tim independen yang terdiri dari 9 orang itu akan dipertemukan dengan Wantimpres oleh Presiden Jokowi.

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menemui Presiden Jokowi di Istana Presiden. Salah satu agenda yang dibahas mengenai masalah KPK dan Polri yang belakangan ini memanas.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) telah mengajukan surat pemberhentian sementara menyusul statusnya sebagai tersangka Mabes Polri. Nasib BW saat ini berada di tangan Presiden Jokowi untuk menerima atau menolak pemberhentian tersebut.

Bambang menegaskan, proses penyelidikan kasus penerbitan SKL BLBI masih terus berjalan. Namun, hingga saat ini memang kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum dinaikkan ke tahap penyidikan.

Peradi sebagai organisasi pengayom para advokat sebelumnya memang telah menegaskan bahwa kasus BW tak bisa diseret ke ranah pidana. Apalagi, Peradi sudah pernah membuat MoU dengan Mabes Polri soal pekerjaan para advokat ini.

Bambang menjelaskan, mekanisme penjemputan paksa itu sudah diatur dalam KUHAP. Jika saksi yang dipanggil dua kali mangkir, maka KPK diperbolehkan untuk menjemput paksa.