Dalam penanganan kasus simulator SIM, penanganan yang dilakukan Mabes Polri memang bergerak sangat cepat. Kecepatan seperti itu harusnya juga dipertontonkan polisi saat menangani kasus korupsi lainnya.

Polri berdalih bisa menangani kasus itu karena adanya MoU antara KPK, Polri dan Kejagung. Padahal, beberapa pasal dalam MoU itu malah menguatkan KPK sebagai pihak yang seharusnya menangani kasus tersebut.

Gubernur Riau Rusli Zainal bersaksi dalam kasus korupsi PON di Riau. Selama persidangan, Rusli mengaku lupa.

Dukungan ke KPK dalam menangani kasus simulator SIM mengalir dari mahasiswa di Semarang, Jateng. Mereka menenteng spanduk bertuliskan: "Kami Cicak Berani Lawan Buaya".

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FH UI) mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi simulator SIM. Apa yang dilakukan KPK sesuai UU 30/2002 pasal 50. 

Kasus Korlantas Polri tiba-tiba langsung mencuri perhatian semua pihak. Betapa tidak, kasus yang melibatkan jenderal polisi ini dibumbui masalah korupsi, penganiayaan hingga ancam mengancam antar penegak hukum.

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali mereka yang tinggal di Australia. WNI di Australia berharap dari kasus ini tidak lahir Cicak vs Buaya Jilid II.

Kisruh KPK dengan Polri atas kasus dugaan korupsi simulator SIM mendapat perhatian banyak pihak. Menurut direktur advokasi PSHK Ronald Rofiandri, wewenang penyidikan dilakukan oleh KPK.

Martin Hutabarat, mendorong KPK menelusuri dugaan keterlibatan Banggar DPR di kasus simulator SIM Korlantas Polri. Menurut dia, isu ini bisa kembali menyandera citra Banggar DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus korupsi pengadaan simulator sim di Korlantas Polri. Kompolnas berharap kasus rekening gendut Polri pun segera dituntaskan.