Anggota dewan yang hanya menjabat 5 tahun, bahkan kurang, mendapatkan dana pensiunan laiknya pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dinilai tidak pantas karena membebani uang negara, namun kerja tak maksimal.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Trimedya Panjaitan menyatakan setuju terhadap penghilangan hak pensiun terhadap anggota DPR yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Realisasi ide ini bisa diejawantahkan dalam Revisi UU MD3.

Anggota DPR yang terbukti terlibat kasus korupsi masih memiliki hak untuk mendapat dana pensiun. Padahal seharusnya mereka tak laik membebani anggaran negara dengan mendapat dana pensiun.

Badan Kehormatan (BK) DPR menerangkan soal aturan yang menjamin anggota DPR terpidana korupsi bisa mendapatkan uang pensiun. Anggota DPR terpidana korupsi bisa mendapat uang pensiun asalkan tak diberhentikan secara tidak terhormat.

Menski jadi terpidana kasus korupsi, M Nazaruddin tetap mendapat uang pensiun dari DPR. Badan Kehormatan DPR menilai Nazaruddin dan anggota lain yang terjerat korupsi menyiasati aturan pensiun DPR yang masih longgar.

Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo membenarkan aturan bahwa anggota DPR yang divonos korupsi tetap dapat uang pensiun jika mundur duluan. Tak hanya Nazaruddin yang memanfaatkan celah UU tersebut.

Ketua BK DPR Trimedya Panjaitan menuturkan pensiun bagi anggota DPR yang mundur sebelum divonis korupsi diatur UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun setelah ditelusuri, UU MD3 tidak detail mengatur hal tersebut.

Terpidana korupsi kasus suap wisma atlet, M Nazaruddin, ternyata mendapatkan hak pensiun di DPR. Seperti apa aturan yang memungkinkan koruptor dapat uang pensiun ini?

"Besok aku bawa istriku yang cantik jelita Diana Leovita. Gua baru nikah sekali," kata Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2013).

Rapat pelantikan Ruhut Sitompul berlangsung makin panas di Komisi III DPR. Meski mendapat banyak penolakan dan serangan, namun beberapa fraksi tetap ada yang membela.