Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 yang mengatur mekanisme penetapan perolehan kursi parpol dan caleg terpilih mengandung banyak lobang. Ada  usulan, KPU perlu menambal lobang-lobang itu dengan merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut

Wacana penundaan pemilu telah digulirkan. Mengingat tertundanya pemilu akan berimplikasi pada jadwal Pilpres, maka sebaiknya wacana itu tidak perlu direalisasikan.

Dua Kali masa sidang tersisa dan kesibukan kampanye tidak bisa dijadikan alasan bagi anggota DPR untuk tidak menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor. DPR periode lalu saja bisa menyelesaikan beberapa UU setelah pemilu.

Keppres 80/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan direvisi. Perubahan ini akan menjadi dasar bagi penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik.

Molornya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor berkaitan dengan kinerja ketua Pansus Dewi Asmara. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewi diganti agar pembahasan cepat selesai.

RUU Pengadilan Tipikor terancam batal disahkan sebelum Pemilu 2009. Alasannya, masa sidang akan segera berakhir dan 80 persen anggota panitia khusus (pansus) sibuk kampanye sebagai caleg.

Mendagri Mardiyanto meminta KPU segera melakukan sosialisasi peraturan teknis pemilu ke daerah.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) baru untuk periode 2009-2011 punya sedikitnya sembilan tugas berat yang telah menanti. Apa saja?

DPR akan memprioritaskan pengesahan RUU JPSK yang telah disetujui oleh 10 fraksi di Komisi XI DPR menjadi UU.

Petinggi parpol peserta pemilu menandatangani deklarasi antikorupsi. Beberapa ketua parpol menyempatkan diri memberikan usulan pemberantasan korupsi ke Ketua KPK Antasari Azhar. Bahkan ada yang saling sindir dalam memberikan usulannya.