Terjadinya pola suap hakim dalam kasus Syarifuddin dinilai karena UU Kepailitan mencampuradukan hubungan hakim dengan kurator. Oleh karenanya, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) meminta dibentuknya hakim independen dalam proses pailit.

MA akan memecat hakim Syarifuddin. Hal ini menyusul dijadikannya Syarifuddin sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait kasus proses kepailitan perusahaan garmen, PT Skycamping Indonesia (SCI).

Gus Choi mencium keganjilan hakim Syarifuddin yang menyidangkan gugatannya dan Lily Wahid ke PKB yang telah memecatnya. Namun PKB tidak melihat kaitan Syarifuddin dengan kemenangan PKB di pengadilan.

Remunerasi telah dinikmati aparat penegak hukum. Meski demikian penyakit suap masih saja menjangkiti, sebut saja menjangkiti hakim Syarifuddin. Remunerasi ditengarai hanya bisa menyelesaikan korupsi kecil.

Hakim Syarifuddin Umar tertangkap tangan KPK terkait dugaan suap dalam proses kepailitan perusahaan garmen, PT Skycamping Indonesia (SCI). Penangkapan ini menunjukkan mafia peradilan masih berkeliaran.

Hakim Syarifuddin ditetapkan sebagai tersangka suap terkait kasus proses kepailitan perusahaan garmen, PT Skycamping Indonesia (SCI). Jika terbukti terbukti ada suap, putusan pailit kasus tersebut bisa dibatalkan.

Praktik mafia peradilan sangat sulit diberantas tanpa dukungan sesama penegak hukum. Advokat atau lawyer dituding menjadi aktor utama dalam mafia peradilan. Benarkah?

Banyaknya hakim yang ditangkap karena kasus korupsi membuat Komisi Yudisial (KY) prihatin. KY berpendapat umumnya hakim yang rawan kena suap lebih banyak bertugas di kota-kota besar. Mengapa?

Tersangka kasus suap hakim Syarifuddin terancam dinonaktifkan dari jabatannya sebagai hakim pengawas di Pengadilan Jakarta Pusat. Komisi Yudisial (KY) mengaku tidak sulit untuk merekomendasikan penonaktifan Syarifuddin kepada MA.

Komisi Yudisial (KY) prihatin dengan kabar penangkapan hakim Syarifuddin terkait suap. KY akan segera memeriksa Syarifuddin waktu dekat