Terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang, Bahasyim Assifie, tidak melaporkan kekayaannya ke dalam LHKPN di KPK. Agar kasus semacam ini tidak terulang, KPK mendukung langkah untuk menelurkan peraturan pemberlakuan pembuktian terbalik.

Wacana pengaturan pembuktian terbalik untuk harta pejabat terus bergulir. Banyak pihak menilai wacana ini akan berdampak positif untuk agenda pemberantasan korupsi. Termasuk mempercepat reformasi di institusi Polri.

Mulai 2011, setiap anggota Polri akan mendapatkan tunjangan prestasi kerja (remunerasi) sesuai kelas jabatan. Dengan adanya remunerasi, Polri dituntut untuk terbuka dengan membuka harta kekayaannya melalui pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik bagi pejabat yang memiliki kekayaan fantastis menjadi syarat wajib untuk suksesnya agenda pemberantasan korupsi.

Rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menghasilkan gagasan untuk mengatur pembuktian terbalik harta pejabat yang fantastis. Aturan ini dinilai efektif mencegah korupsi.

KPK sangat mendukung langkah Satgas yang tengah menggodok aturan  pembuktian terbalik kepada para pejabat agar dapat membuktikan harta yang dimilikinya. Langkah ini dinilai sebagai langkah maju karena selama ini KPK menemukan banyak kejanggalan dalam LHKPN.

ICW ragu kalau upaya mengatur pembuktian terbalik tentang asal usul harta pejabat akan sukses dan diatur dalam UU. Selama ini pembuktian terbalik hanya menjadi sekedar wacana.

Gagasan untuk membakukan dalam UU soal pembuktian terbalik harta fantastis pejabat negara, terus mendapat dukungan. Langkah itu merupakan pilihan terbaik memberantas korupsi.

Upaya memerangi korupsi terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membersihkan korupsi di lingkungan eksekutif dan penegak hukum.

Tindak pidana korupsi mewabah di jajaran birokrasi dan politik Indonesia. Sedemikian banyak pelakunya, sehingga sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukan koruptor di negara ini.