Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI), Hamid Batubara, mengatakan, pihaknya kecewa dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor untuk melanjutkan sidang kasus ini sebagai perkara pidana.

Pegawai PT Chevron, Endah Rumbiyanti didakwa oleh JPU telah melakukan kesalahan dalam pengawasan proyek bioremediasi yang dilakukan oleh PT CPI. Akibat perbuatannya yang dianggap telah menyebabkan kerugian negara USD 9,9 juta (Rp 96 miliar), dia pun terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Direktur PT Sumigita Jaya, Herland, didakwa oleh JPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun bui. Herland dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi, yang bisa memperkaya diri sendiri maupun orang lain, dalam proyek bioremediasi PT Chevron yang dianggap fiktif itu.

Berkas tersangka kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Artinya dalam waktu dekat para tersangka tersebut akan menghadapi proses persidangan.

Empat tersangka kasus korupsi bioremediasi perusahaan minyak PT Chevron, dilepaskan status penahanannya lewat putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kejagung siap tindak lanjuti putusan tersebut.

Empat tersangka kasus korupsi Bioremediasi perusahaan minyak Chevron dibebaskan dari status tahanannya. Keempat orang itu ialah Endah Rumbiyanti, Widodo, Kukuh Kertasafari, dan Bachtiar Abdul Fatah.

Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh empat pegawai PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memasuki tahap akhir yaitu putusan. Pengacara Chevron, Maqdir Ismail, mengungkapkan pihaknya yakin akan menang.

Sidang praperadilan yang diajukan 4 pegawai Chevron terhadap Kejagung hari ini kembali digelar. Dalam sidang kali ini pihak Kejagung mengajukan dua orang saksi fakta. Saksi tersebut adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap salah satu tersangka, Kukuh Restafari.

Sidang praperadilan yang diajukan oleh 4 pegawai PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali dilanjutkan. anggota DPR Komisi VII Satya menyebutkan kasus Chevron akan membuat ketidakpastian dalam investasi di Indonesia.

"Apabila kerugian negara masih dihitung, maka apakah bisa disebut itu sebagai belum ada bukti permulaan? Dan dijawab iya, berarti ini penahanannya kan tidak sah," pengacara pengacara pegawai Chevron, Maqdir Ismail.