Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah netral dalam dinamika internal PPP. Pemerintah akan hati-hati dalam mengesahkan pengurus baru partai.
Kisruh internal PPP NTB semakin memanas, dengan dua kader saling mencopot jabatan di DPRD. Konflik ini mencerminkan ketegangan dalam kepengurusan partai.
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI dalam mendukung IPO PAM Jaya berisiko menghambat akses air bersih. IPO dianggap solusi transparansi dan efisiensi.
Dosen Universitas Udayana, Edward, mengajukan gugatan terhadap UU Partai Politik serta Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi.