Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly memahami masih adanya napi yang mengendalikan bisnis narkoba di dalam LP. Ini langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut.

Presiden Joko Widodo menolak 64 nama mafia narkoba yang divonis hukuman mati. Dari daftar yang didapatkan detikcom, dari nama-nama tersebut ada yang beberapa kali dijerat meski mereka berada di balik jeruji besi.

Gembong narkoba yang grasinya ditolak, harus dipercepat proses eksekusi matinya. Orang yang mendapat putusan itu seringkali malah jadi lebih berani dalam mengedarkan narkoba, bahkan di penjara sekali pun.

Menkum HAM Yasonna mengaku siap jika Pulau Nusakambangan dijadikan lokasi eksekusi bagi terpidana hukuman mati. Hal itu menyikapi keputusan Presiden Jokow Widodo yang menolak 64 grasi gembong narkoba.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut ada 20 narapidana yang berstatus siap dieksekusi setelah presiden meneken keputusan penolakan grasi.

Presiden Joko Widodo telah menolak permohonan pengampunan (grasi) kepada 64 terpidana mati‎ narkoba. Eks Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menilai langkah presiden sudah tepat.

Kejaksaan Agung siap mengeksekusi mati 64 gembong narkoba setelah grasi yang mereka ajukan ditolak Presiden Joko Widodo. Untuk segera melakukan eksekusi, Kejagung saat ini menunggu Surat Keputusan (SK) resmi penolakan tersebut dari presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas menolak grasi 64 napi kasus narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyambut baik keputusan itu.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak grasi 64 napi kasus narkotika. Katanya, pengedar narkoba layak dihukum mati.

64 Tahanan narkoba ditolak grasinya oleh Presiden Jokowi. Apakah salah satunya Lindsay Sandiford yang divonis hukuman mati karena menyelundupkan kokain senilai Rp 30,8 miliar ke Bali?