"Pesertanya 384 orang itu semua yang ikut di Bali kemarin, baik unsur tingkat 1-2," kata Ketua penyelenggara Yorrys Raweyai.

Mantan Bupati Indramayu Yance dijemput paksa oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah yang dilakukan tim Kejagung ini mengakhiri ketidakjelasan nasib Yance yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2010.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin (Yance) diciduk Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi. Yance diciduk hanya dua hari setelah menghadiri Munas Golkar di Bali.

Mantan Bupati Indramayu yang juga wakil ketua DPRD Jabar Irianto MS Syafiuddin alias Yance dijemput paksa oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Jumat (5/12/2014) dini hari tadi. Yance digelandang dari kediamannya yang tidak jauh dari Pendopo Kabupaten Indramayu.

Keberadaan rapat yang dipimpin oleh Ketua SC Munas Nurdin Halid bersama ketua-ketua DPD pada H-1 Munas IX Golkar terungkap lewat sebuah rekaman yang beredar. Rekaman berdurasi 2 jam itu menghebohkan karena menggambarkan skenario pemenangan Aburizal Bakrie.

Munas IX Golkar telah memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar periode 2014-2019. Setelah berlangsung selama 5 hari, Munas hari ini ini akan ditutup dan seremonial penutupan akan dihadiri oleh petinggi Koalisi Merah Putih.

Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 Aburizal Bakrie (Ical) langsung bergerak menyusun kepengurusannya. Ical selaku ketua tim formatur memimpin rapat tertutup dan mengumumkan hasilnya esok hari.

Ketum Golkar periode 2014-2019 Aburizal Bakrie menegaskan bahwa dukungan aklamasi yang diberikan DPD kepada dirinya semata-mata karena soliditas. Ical menyebut tidak ada tawaran barter yang ia berikan kepada DPD di baliknya.

Munas IX Golkar bagaikan 'panggung' untuk Nurdin Halid. Setelah menjadi Ketua Steering Committee dan pimpinan sidang Munas, kini mantan Ketum PSSI itu tergabung di dalam tim formatur kepengurusan Golkar 2014-2019.

Munas IX Golkar mengesahkan tata tertib pemilihan Ketum 2014-2019 dengan cepat karena Aburizal Bakrie sudah pasti terpilih. Namun, perdebatan kemudian muncul terkait jumlah formatur yang bertugas menyusun kepengurusan.