Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudhohusodo mengeluhkan aturan yang mengancam anggota DPR diberhentikan jika sering bolos. Apalagi di tahun politik 2014 ini, 90 persen anggota DPR mencaleg lagi dan akan sibuk berkampanye.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar datang ke DPR guna membicarakan soal reformasi Sekretariat Jendral DPR. Azwar mengadakan pembicaraan dengan Ketua DPR Marzuki Alie.

Komnas Perempuan 'melaporkan' 4 anggota komisi I DPR karena dinilai melecehkan komisioner KPI Agatha Lily saat fit and proper test ke Badan Kehormatan. Fraksi PKS usul proses fit and proper test khususnya soal etik anggota diatur dalam tatib DPR.

Jelang akhir tahun 2013, masih ada saja noda noda hitam dalam pemberantasan korupsi. ICW dan YLBHI menyebut 12 masalah yang masih menjadi momok antikorupsi. Mulai dari penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar sampai 40 koruptor yang buron.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memunculkan ide untuk merevisi UUD 1945 demi menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Meski terbukti melakukan korupsi, sejumlah anggota DPR tetap mendapatkan uang pensiun. UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang belum mengatur hal itu secara spesifik dinilai harus dikaji lagi. 

Sejumlah anggota DPR yang jadi terpidana korupsi tetap dapat pensiun. Pimpinan DPR pun memberikan penjelasan.

Uang pensiun bisa diterima eks anggota DPR terpidana korupsi asalkan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tak dipecat BK. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari mendorong DPR agar undang-undang yang mengatur hal tersebut direvisi.

Anggota DPR yang terjerat kasus tertentu tak bisa mendapat uang pensiun jika diberhentikan secara tak terhormat oleh Badan Kehormatan DPR. Sejumlah anggota yang terjerat kasus sadar akan aturan hal ini.

"Saya setuju, mendukung direvisi agar terpidana tak dapat uang pensiun. Kalau aturannya begitu kita harus taati, adil tidaknya berpulang pada penilaian masyarakat," Ketua MPR Sidharto Danusubroto.