Mantan anggota KPU Ramlan Surbakti tidak sependapat jika DPR mengusulkan anggota parpol bisa menjadi anggota KPU dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya aturan yang lama tidak usah diubah lagi.

Kamis (16/12) kemarin, RUU Keistimewaan (RUUK) DIY telah diserahkan pemerintah kepada DPR. Sekarang saatnya parlemen untuk membahas dengan utuh, lengkap dan aspiratif sebelum mengesahkannya.

Kemendagri mengusulkan klausul pemilihan gubernur dilakukan DPRD provinsi dalam RUU Pemilukada. Untuk kondisi Indonesia saat ini, pemilihan gubernur oleh DPRD dinilai yang paling tepat.

Sumbangan pengusaha kepada parpol yang dinaikkan menjadi Rp 7,5 miliar pada saat pemilu dinilai wajar. Yang terpenting dalam sumbangan tersebut harus dijunjung tinggi nilai transparansinya.

Disahkannya UU Parpol dinilai sebagai upaya membunuh partai kecil. Namun Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah hal tersebut. UU Parpol itu untuk mendorong parpol agar lebih serius menata partainya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie membocorkan sejumlah poin utama draf RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gubernur Yogyakarta tetap dipilih, sementara itu, Sultan diproyeksikan menjadi Gubernur Utama.

DPR mengesahkan RUU Partai Politik (Parpol) menjadi Undang-undang. Selanjutnya, DPR akan membahas RUU Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan mengatur lebih mendalam mekanisme pendaftaran parpol ke pemilu.

Isu terkait RUUK DIY sudah terlalu meluas. Banyak komentar yang terlontar dari pihak-pihak tak berkepentingan. Bahkan mulai bergeser ke kalkulasi pemilu 2014.

Pemerintah bersama DPR menyepakati RUU Parpol diteruskan ke paripurna DPR. Poin terakhir yang disepakati adalah syarat pembentukan parpol maksimal harus 2,5 tahun sebelum pemilu.

Pemerintah mengajukan pilihan agar semua gubernur dipilih oleh DPRD dalam revisi RUU Pemilukada. Jika hal ini disetujui DPR, Partai Demokrat akan menjadi partai terbanyak yang memiliki kader gubernur dan terus menguat menuju pemilu 2014.