Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkomentar soal usulan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul soal memperpanjang masa jabatannya dengan mengamandemen UUD 1945. "Tentu ini isu yang panas," kata SBY.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbanigrum akhirnya ikut mengklarifikasi usulan Juru Bicara PD Ruhut Sitompul soal amandemen UUD 1945. Anas menegaskan, wacana Ruhut itu murni gagasan pribadi, bukan usul partai.

Politisi PD Ruhut Sitompul pernah menyampaikan usulan kepada Presiden SBY agar masa jabatan Presiden ditambah. Juru Bicara SBY, Julian Pasha, memastikan belum ada respons dari Presiden soal itu.

Pernyataan juru bicara Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul yang meminta perpanjangan masa jabatan SBY lewat amandemen UUD 1945 disesalkan banyak kalangan. Pernyataan ini dinilai hanya menimbulkan antipati terhadap SBY.

Putra Presiden SBY yang duduk di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memastikan masa jabatan Presiden SBY hanya dua kali. Menurut Ibas isu amandemen UUD 1945 untuk melangenggkan SBY hanya statement pribadi Ruhut Sitompul.

Setelah melontarkan usulan amandemen UUD 45 terkait penambahan masa jabatan presiden, politisi PD Ruhut Sitompul mengaku menjadi nara sumber paling dicari oleh media. Mantan pengacara ini pun mengaku bangga dengan hal tersebut.

PDIP ikut memberikan tanggapan soal motivasi PD menghembuskan isu amandemen UUD 45 soal masa jabatan presiden melalui kadernya Ruhut Sitompul. PDIP menduga PD ingin membuat SBY menjadi Presiden seumur hidup.

Partai Demokrat meminta partai koalisi tidak reaktif terhadap wacana amandemen UUD 1945 yang diserukan politisi PD Ruhut Sitompul. Sebab, tidak ada pernyataan resmi PD terkait wacana kontroversial di hari konstitusi ini.

PAN tidak perlu meminta klarifikasi PD soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI. Bantahan dari Ketum DPP PD Anas Urbaningrum dinilai sudah menjelaskan ulah Ruhut Sitompoel.

Politisi PD Ruhut Sitompul mengusulkan agar masa jabatan Presiden SBY ditambah dengan mengamandemen UUD 45. Usulan Ruhut dinilai dapat mengacaukan sistem ketatanegaraan Indonesia.