KPK mulai 'gerah' dengan sikap pihak Kemenkum HAM yang dengan mudah memberikan remisi dengan jumlah fantastis pada terpidana kasus korupsi. KPK kini mengkaji kemungkinan untuk mencabut hak remisi untuk para koruptor.

Menkum HAM Amir Syamsudin memanggil jajaran Ditjen PAS untuk membahas permohonan remisi fantastis untuk terpidana Anggodo Widjojo.

Permohonan remisi dan pembebasan bersyarat Anggodo Widjojo masih menuai kritik deras. Menkum HAM Amir Syamsudin pun meminta agar jajarannya mencermati permohonan yang mencolok itu.

Kemenkum HAM masih memproses pembebasan bersyarat untuk Anggodo Widjojo. Belum ada keputusan apakah jadi atau tidak Anggodo bebas dalam waktu dekat. Menteri Amir Syamsuddin menyerahkan tanggung jawab pada Dirjen PAS.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menuntut Kemenkum HAM membuka informasi tentang data seluruh koruptor yang menerima remisi dan pembebasan bersyarat dari 2004-2014. Menkum HAM Amir Syamsuddin pun menyanggupi.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memprotes keras pembebasan bersyarat dan pemberian remisi kepada terpidana korupsi. Apa tanggapan Menkum HAM Amir Syamsuddin?

Sejumlah massa menggelar demonstrasi dan aksi teatrikal di depan Kantor Kemenkum HAM siang ini. Dalam orasinya mereka menuntut agar Kemenkum HAM membuka informasi tentang data seluruh koruptor yang telah menerima remisi dan pembebasan bersyarat.

Belasan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan demonstrasi di depan kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menolak pembebasan bersyarat kepada koruptor.

Meski terus diprotes, Kemenkum HAM tak akan membatalkan pembebasan bersyarat Anggodo.

Kemenkum HAM kembali memberikan remisi kepada napi koruptor. Aktivis anti korupsi Teten Masduki menilai hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena tidak memberikan efek jera.