Aparat kepolisian menggrebek bandar sabu 6,7 kg di Apartemen Pramuka, Rawasari, Jakarta Pusat. Penangkapan itu ternyata diatur oleh seorang napi kasus narkoba bernama Andrie Ariyanto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menggelar sidang tindak pidana pencucian uang (TPPU) gembong narkoba Pony Chandra. Adik Poni Tjandra dihadirkan menjadi saksi.

Seorang warga negara Malaysia, Hairol Anuar (39), ditangkap aparat Polsek Limapuluh atas dugaan kepemilikan dan peredaran sabu. Pria asal Johor Bahru ini mengaku barang haram yang diedarkannya itu berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

MA menolak peninjauan kembali (PK) gembong narkoba WN Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso. Alhasil, tidak ada upaya hukum lagi bagi Mary Jane untuk menghindari timah panas eksekutor.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert F. Del Rosario menjenguk warganya yang merupakan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Fiesta Veloso di LP Wirogunan, Yogyakarta, Selasa (24/3/2015). Kunjungan itu berlangsung sekitar satu jam.

PN Jakpus menggelar sidang dugaan TPPU gembong narkoba Pony Chandra dan istrinya, Santi. Jaksa menghadirkan PPATK sebagai saksi untuk menjelaskan transaksi mencurigakan Ponny Chandra.

Pegiat antikorupsi yang juga Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar tak setuju bila narapidana kasus korupsi disamakan dengan napi biasa. Jadi, napi koruptor tak bisa sembarang diberi remisi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai setiap koruptor yang sudah menerima vonis dan mendekam dalam penjara memiliki peluang yang sama dengan napi kasus lainnya untuk diberi remisi.

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak setuju dengan wacana revisi PP pembatasan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang digulirkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Prasetyo berpendapat PP 99 tahun 2012 itu masih relevan untuk diterapkan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan dirinya bukan ingin mengobral remisi untuk para koruptor melalui PP 99/2012. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pun menjelaskan bahwa PP tersebut justru kemunduran dari pemberantasan korupsi.