Departemen Hukum dan HAM akan menyusun rancangan perpres tentang pembentukan pengadilan tipikor di tujuh provinsi. Namun belum ditentukan di provinsi mana saja pengadilan tipikor akan ditempatkan.

Tim 8 meragukan keterangan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri yang menyebut hasil lie detector (tes kebohongan) yang dilakukan Polri terhadap Ari Muladi bohong.

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menetapkan 45 program aksi penting untuk 100 hari pertama mereka bekerja. Sebanyak 15 program diantaranya dijadikan program prioritas untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek.

Penanggulangan terorisme menjadi program ketiga dalam 100 hari pemerintahan Presiden SBY. SBY meminta agar desk penanggulangan teroris ditingkatkan kapasitas dan kemampuannya guna menangkal terorisme.

Pemerintah mendapatkan banyak rekoemendasi dari berbagai pemegang kepentingan dalam National Summit. Inilah daftar garis besar rekomendasi yang diterima pemerintah.

Setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro tidak akan lagi berinteraksi secara intensif dengan menteri-menteri di bidang ekonomi. Mantan Menteri ESDM inipun mengucapkan selamat tinggal kepada tim ekonomi.

Mantan terpidana teroris Umar Abduh menilai keberadaan UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat lemah. Untuk itu Umar meminta agar UU ini diperbaiki.

Sidang uji materi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terlambat dimulai. Penyebabnya, karena kuasa hukum pemohon telat hadir. Hal ini membuat Ketua Majelis Hakim M. Akil Mochtar sedikit emosi menegur pemohon.

Hakim MK meminta tindak pidana terorisme yang bermotif politik harus dibuktikan.

Politisi PAN Patrialis Akbar diproyeksikan menjabat Menteri Hukum dan HAM di kabinet mendatang. Salah satu pesan SBY kepada Patrialis adalah untuk merealisasikan UU Pengadilan Tipikor pada bulan Desember.