Menyikapi kedisiplinan dan efektifitas kinerja DPR akhirnya UU MD3 akan direvisi. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa pansus untuk itu telah dibentuk. 

Minimnya kehadiran anggota dewan menjelang Pemilu membuat BK DPR RI mengusulkan perubahan UU MD3 terkait kehadiran. Ketua F-PD Nurhayati Ali Assegaf setuju dengan usulan BK tersebut.

BK DPR RI mengusulkan agar UU MD3 yang mengatur soal kehadiran direvisi menjadi maksimal absen 25 persen. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung setuju terhadap usulan tersebut.

Mendekati Pemilu Legislatif semakin membuat rakyat mengelus dada. Para anggota dewan yang menjadi caleg ramai-ramai 'mudik' ke dapil mereka untuk kampanye.

BK DPR RI tengah menggodok UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) soal maksimal absen sidang 25 persen. Sekretaris F-Hanura DPR RI Saleh Husin sepakat dengan usulan BK tersebut.

Badan Kehormatan (BK) DPR terus berpikir keras meramu aturan untuk menertibkan anggota DPR. BK mengusulkan agar aturan kehadiran anggota DPR di sidang paripurna diperketat.

Gede Pasek Suardika tetap menghadiri rapat paripurna DPR meski telah diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat. Ia beralasan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) dirinya tidak berlaku.

Anggota komisi III DPR Gede Pasek Suardika diberhentikan oleh DPP partai Demokrat dari anggota DPR. Namun, karena surat pemberhentian bermasalah, Gede Pasek tetap menjalani tugasnya sebagai anggota dewan.

Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Badan Kehormatan DPR mengusulkan perubahan UU itu bisa menanggulangi kecurangan anggota DPR dalam mensiasati absensi mereka.

Komisi III DPR bersiap melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung. Jadwalnyapun sudah ditentukan untuk menguji 3 calon yang disodorkan KY.