Anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan menilai putusan MK tentang perhitungan kursi tahap ketiga sudah di luar domain kewenangannya.

Syarat minimum pembentukan fraksi di DPR mengganjal pembahasan RUU Susduk. Sebagian fraksi menolak usulan pemerintah yang mensyaratkan minimum 25 orang untuk membentuk fraksi.

Pembahasan Rancangan Undang Undang Susunan dan Kedudukan (RUU Susduk) DPR masih alot. Partai Demokrat menginginkan kursi tersebut otomatis menjadi milik mereka sebagai pemenang pemilu, tapi yang lain menolak.

Perusahaan jasa pengiriman ekspres Indonesia mendesak kepemilikan asing di perusahaan jasa dibatasi maksimal 49%. Sudah saatnya perusahaan lokal menguasai industri ini.

Wacana penggunaan KTP bagi pemilih tak terdaftar dalam DPT Pilpres dinilai tidak tepat. Dikhawatirkan wacana ini hanya untuk mengalihkan DPT Pilpres yang masih menyisakan sejumlah masalah.

RUU Pengadilan Tipikor tidak kunjung disahkan DPR. Padahal pengadilan Tipikor menjadi poin penting dari upaya pemberantasan korupsi. Tempat ini menjadi kuburan bagi para koruptor.

Mengapa penyelenggaraan Pemilu 2009, kian mendekati finish, kian amburadul? Perolehan kursi partai politik yang sudah ditetapkan, tiba-tiba diubah.

Ketua DPR Agung Laksono bisa bernafas lega. Setelah terombang-ambing isu antara lolos dan tidak ke Senayan, akhirnya KPU meloloskan Agung.

Perbedaan tafsir atas tata cara penetapan perolehan kursi berimplikasi pada perbedaan konstelasi perolehan kursi tiap parpol. Jika ada parpol yang tidak terima, KPU bisa digugat.

Komisi II DPR menyayangkan lempar tanggung jawab antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah terkait kisruh DPT. KPU dinilai tidak mampu dan tidak kompeten selama menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.