Setelah melalui serangkaian proses yang cukup panjang, akhirnya Busyro Muqoddas terpilih menjadi pimpinan KPK, menggantikan Antasari Azhar. Busyro mengalahkan pesaingnya, Bambang Widjojanto melalui voting.

Komisi III DPR menetapkan masa jabatan pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar yakni hanya 1 tahun. Artinya siapapun yang terpilih baik Busyro Muqoddas ataupun Bambang Widjojanto hanya menjabat 1 tahun.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tidak mengeluarkan perintah khusus dalam pemilihan pimpinan KPK.

Menjelang pengumuman calon pimpinan KPK pengganti Antasari Azhar, Partai Golkar sibuk menggelar rapat. Suara dari daerah dikumpulkan tentang siapa calon yang akan dipilih. Mekanisme ini diklaim sebagai bukti tak ada intervensi dari Setgab Koalisi.

Peta dukungan fraksi di DPR terhadap siapa calon pimpinan KPK yang akan terpilih mulai terkuak. Anggota fraksi Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul memberikan bocoran ada empat fraksi yang mendukung Busyro Muqoddas.

KPK tidak mempersoalkan siapapun yang terpilih untuk menjadi pimpinan KPK, Bambang Widjojanto atau Busyro Muqoddas. Yang terpenting keduanya bisa bekerja sama dengan pimpinan yang saat ini ada di KPK.

Calon pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas tak akan lama memimpin KPK jika terpilih. Mereka harus mengikuti ribetnya proses fit and proper test pimpinan KPK untuk menjabat pimpinan KPK selama satu tahun.

DPR akan segera memilih calon pimpinan KPK Bambang Widjojanto atau Busyro Muqoddas. Namun siapapun yang terpilih tidak akan efektif di KPK karena hanya menjabat 1 tahun saja.

PD mengisyaratkan memilih Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK. Kandidat pimpinan KPK lainnya, Busyro Muqoddas dipandang lebih pas menduduki posisi Jaksa Agung.

PKS mendukung pemilihan salah satu calon pimpinan KPK yang gagal langsung dipilih menjadi Jaksa Agung. Bambang Widjojanto maupun Busyro Muqoddas dianggap berpotensi menjadi Jaksa Agung.